Minyak-ku Menjelang 62 tahun Usia Kampung-ku

Manajemen pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia memang sudah terlanjur salah kaprah. Karena potensinya untuk menghasilkan dollar yang besar, maka tidak heran kalau sumber daya alam jenis ini selalu menjadi primadona dan berbuntut rebutan dari para pemegang kekuasaan. Dari rebutan ini siapa yang menang? Tentunya hukum rimba yang akan berlaku, siapa kuat dia yang akan menang. Apalagi kalau dalam rebutan tadi ada yang membawa supporter. Dan kalau supporternya ala bonek yang lengkap senjatanya (batu, parang, celurit, bedil, tank, atau yang lain)… wow jaminan pasti OK dan tidak akan kalah dalam peperangan (lha wong lawannya hanya bambu runcing saja :-)). 

Sudah 62 tahun Indonesia merdeka. Dari usia inilah sebenarnya kita harus menengok kembali apa saja yang sudah kita persiapkan untuk generasi selanjutnya. Kalau ternyata tidak ada korelasi yang mengikat antara usia kemerdekaan suatu bangsa dengan kesejahteraan rakyatnya, maka bangsa itu tidak pernah belajar dari rentetan peristiwa yang turut mengukir keberadaanya.

Satu decade terakhir, produksi minyak Indonesia secara perlahan tapi pasti menunjukan angka penurunan. Jangankan untuk memenuhi target pemerintah di atas 1 juta barrel per harinya, saat ini untuk mengejar produksi sampai 1 juta barrel per hari saja sudah empot-empotan. Masalah satu belum diselesaikan, sudah muncul masalah yang lain. Terkadang masalah yang kecil dibesar-besarkan, sementara permasalahan yang principal sering dilupakan. Untuk satu decade ke depan, ketergantungan negara ini terhadap sumber daya alam (minyak dan gas bumi, khususnya) masih sangat tinggi. Untuk itu, beberapa beberapa hal yang akrab dengan dunia perminyakan Indonesia harus memperoleh perhatian ekstra, diantaranya adalah:

Pertama, karena eratnya bidang ini dengan ranah perpolitikan, maka perlu garis komando yang langsung di bawah orang pertama. Jangan ada tangan-tangan lain yang ikut memberi warna dalam melakukan fungsinya sebagai pengawal devisa terbesar di negeri ini. Ini sebenarnya sudah dijabarkan, dimana BPMIGAS direct report nya langsung ke Presiden RI. That has been done. What’s next? Permasalahan berikutnya adalah kualitas dari para sumber daya manusia yang berada dalam wadah ini. Industri bidang ini sangat menggoda seperti mbak Inul Daratista kalau lagi ng-goyang ngebor :-). Tanpa kita sadari, tahu-tahu kepala kita ikut goyang, sambil sesekali menelan air ludah. Untuk itu Nurani adalah teman setia yang harus dijaga. 

Banyak cerita miring tentang perorangan di dalam lembaga ini yang sering menjadi preman (baca: tukang palak) perusahaan minyak atau para kontraktor. Dalam perjalanan “kerja” ke US, mereka mampir ke LA dan meminta nginep-nya di daerah Beverly Hills. Dengan seenaknya belanja ke Mall, dan yang bayar adalah ”ajudan” yang menemani mereka dari Indonesia. Memakai aji mumpung demi oleh-oleh untuk keluarga atau kolega? Cerita-cerita seperti ini bukan sekali atau dua kali, tetapi banyak sekali dan berbeda versi karena berbeda pelaku. Sudah bukan lagi rahasia bahwa mafia seperti ini sudah ada dari dulu.

Jangan mentang-mentang karena semua peraturan industri perminyakan dan gas bumi harus melalui BPMIGAS, kemudian dengan seenaknya perorangan didalamnya mem-fungsi-kan dirinya sebagai penjual tanda tangan (sebagai approval) pada sebuah Project. Citra lembaga ini harus segera dibersihkan dari biang kerok orang-orang seperti ini. Jangan sampai konsep yang sudah bagus ternodai oleh perilaku perorangan yang memanfaatkan jabatannya sebagai karyawan BPMIGAS.

Kedua, Industri perminyakan Indonesia mandeg tidak dapat berkembang karena fungsi utamanya sebagai industri yang seharusnya dikelola secara profesional berubah peran sebagai sapi perahan yang harus menghidupi lembaga pemerintahan yang lain. Bagaimana akan memutar hasil kekayaan alam ini untuk pengembangan bisnis berikutnya kalau fungsinya hanya sebagai sapi yang diambil susunya saja? Coba kek di cari sapi pejantan biar nanti keluar anak-nya… dari anak-anak itu kalau sudah besar bisa diambil susunya, demikian seterusnya. Lha wong ini negara aneh… sapi cuman satu… nggak pernah ada pejantannya dan banyak rombongan yang ikut ngedot susunya, ada Ristek, Hankam, Keuangan, Deplu, dan masih seabreg lainnya. Belum lagi kalau yang nyusu ini ada yang nakal dan ngembat semua susunya sehingga jatah yang lain nggak kebagian.

Ketiga adalah program pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Industri ini mulai menggeliat dan menjadi primadona di negara kita sejak tahun 1970an. Masak sih dari tahun itu hingga sekarang, negara kita tidak pernah belajar? Masihkah kita perlu mendatangkan para ekspatriat dari luar negeri karena alasan tidak ada orang local yang mampu? Kalau satu orang ekspatriat saja, total komponen biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah berkisar antara USD 800 ribu – 1 juta per tahun. Pertanyaannya adalah ada berapa orang ekspat perminyakan di Indonesia? Sudah berapa tahun mereka tinggal di Indonesia? Sedemikian pemurahnya kah bangsa ini? Atau jangan-jangan ini terjadi karena kita ini tidak mempunyai power untuk bargaining sehingga semudah itulah para ekspat berkeliaran di Indonesia? Sudah sedemikian tipisnya kah tingkat kepercayaan para petinggi negara terhadap kemampuan anak bangsa sendiri?

Berapa banyak pakar perminyakan Indonesia yang sekarang “disandera” di Houston, Kuala Lumpur, Timur Tengah atau North Sea oleh para perusahaan minyak itu? Karena perusahaan mereka tahu, kalau mereka pulang, posisi penting para bule yang ada di Indonesia akan terancam untuk digeser. Dengan segala fasilitas dan iming-iming tunjangan hari tua yang selangit, tentunya banyak yang lebih merasa settle, aman dan happy dengan pekerjaan mereka di luar negeri. Tetapi selalu saja ada yang namanya perkecualian. Masak sih dari 100 orang Indonesia yang bekerja di bidang Oil and Gas di Houston (belum termasuk yang bekerja di North Sea, Kuala Lumpur, Timur Tengah), semuanya enggan untuk pulang kampung kalau melihat ada program yang jelas, accountable dan memperoleh enforcement dari Pemerintah?

Keempat, Jangan buru-buru alergi dengan issue local content, baik itu berkaitan dengan resources maupun SDM. Apakah kalau semuanya harus tenaga local, artinya sama dengan proyek nasionalisasi seperti yang saat ini sedang dilakukan oleh Venezuela? Ketika konsep ini mulai kasak-kusuk dimunculkan pada era 1980an, yang justeru berantem adalah sesama anak bangsa sendiri. Kok bisa? Itulah kenyataannya. Pihak yang satu merasa harus membela perusahaan yang telah memberikan nafkah demi alasan loyalitas dan profesionalisme pekerjaan (hebat juga ya… brainstorming dari perusahaan minyak asing ini), sementara pihak yang lain merasa sangat PD bisa meng-handle sendirian tanpa bantuan asing. Kedua madzab ini tetap exist hingga saat ini. Luar biasa sekali bangsa Belanda yang telah berhasil menanamkan mental inlander selama 350 tahun dan terbawa hingga jaman (yang katanya sudah) reformasi seperti sekarang ini.

Apapun istilahnya, apakah itu nasionalisasi atau privatisasi atau negaranisasi, harus ada willing dari para penguasa perminyakan Indonesia ini untuk berbuat lebih yang hasilnya tidak hanya dinikmati oleh para TKI (plus keluarganya) yang bekerja di dunia perminyakan saja, namun sharing kesejahteraannya bisa meluas jangkauannya ke masyarakat yang lebih pelosok. Apalagi dengan harga minyak yang tinggi seperti sekarang ini.

Kelima, kondisi mismanagement untuk bidang perminyakan yang ada di Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Memang untuk mengubahnya bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Jadi tidaklah mengherankan ketika issue yang berkaitan dengan perminyakan diangkat kepermukaan, maka banyak sekali yang memilih untuk STATUS QUO. Mengapa? Paling tidak ada dua alasan utama. Alasan pertama, beberapa dari mereka ini tidak melihat adanya peluang untuk berubah karena kondisinya memang sudah bobrok sama sekali. Jadi apapun perubahan yang ditawarkan akan useless. Daripada menghabiskan energy dan tidak ada jaminan bahwa system yang baru nanti tidak memunculkan sindikat/mafia baru, maka mereka lebih memilih untuk jalani yang sudah ada saja. Alasan yang kedua adalah sebagian (kecil) ada yang diuntungkan dari system yang berjalan selama ini. Lha kalau sistem ini diganti khan arti setoran ke kantong akan turun. Diperlukan kesadaran dari semua pihak, terutama yang selama ini memperoleh privilege akibat mismanagement ini. Pertanyaan dasarnya adalah seberapa besar kerelaan mereka untuk mengalah karena jumlah setoran yang ”sudah rutin” masuk ke kas keuangan mereka akan berkurang?

Perubahan yang terjadi di dunia perminyakan Indonesia mempunyai dampak yang langsung terhadap perekonomian rakyat terutama kelas bawah. Apapun andil yang diberikan oleh para pemegang kekuasan di dunia perminyakan Indonesia, akan berdampak dan mempunyai long term effect terhadap sosiologi masyarakat kita. Diperlukan kesadaran bersama bahwa banyak saudara kita yang lain yang kehidupan sehari-harinya masih sangat jauh dari layak. Banyak dari mereka yang menjalani puasa karena memang tidak ada yang dimakan. Pendidikan semakin menjadi impian karena biaya yang mahal apalagi untuk masuk jenjang perguruan tinggi. Semua komoditi pangan menjadi barang yang mewah karena distribusi dan kemampuan daya beli masyarakat yang timpang. Sementara industri minyak yang diharapkan dapat meneteskan air segar untuk melepas dahaga mereka ternyata semakin jauh dari yang diharapkan mereka.

Final remark, sebagai renungan kita bersama menjelang 62 tahun usia kemerdekaan negara kita. Coba bayangkan, mereka-mereka yang tidak mengenyam pendidikan yang cukup maka secara statistik dapat diprediksi kebanyakan dari mereka akan menjadi penganggur. Kalau sesama penganggur berkumpul dan setiap hari menyaksikan anda yang berkendaran BMW atau sejenisnya seliweran seolah mengejek nasib mereka, maka ada dua kemungkinan yang akan mereka lakukan: pertama, berdoa agar nasib anak-anak mereka tidak sejelek nasib orang tuanya. Kemungkinan kedua, bisa jadi mereka mengumpulkan teman-temannya sesama penganggur untuk menggarong rumah anda. Siapkah anda? (Prahoro Nurtjahyo, Awal Agustus 2007)